EKABAR.ID- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menguatkan komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa pihaknya menargetkan predikat A pada penilaian SAKIP sebagai bentuk keseriusan dalam menyelaraskan program kementerian dengan arah pembangunan nasional.
“Dalam dua tahun terakhir, nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN mengalami peningkatan. Namun, untuk mencapai predikat A, dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama,” ujar Pudji saat membuka Webinar Nasional bertajuk Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A pada Selasa, 17 Juni 2025.
Pada 2023, Kementerian ATR/BPN memperoleh nilai SAKIP sebesar 69,17 dengan predikat BB (Sangat Baik). Peningkatan kembali terjadi di tahun 2024 dengan nilai 70,54.
Dalam upaya mendorong perbaikan berkelanjutan, Pudji mengajak seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) untuk aktif menyampaikan hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan SAKIP.
“Kami di pusat siap memberikan pendampingan dan solusi. Jangan biarkan ada mata rantai yang terputus,” tegasnya dalam forum yang turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN sedang mengembangkan fitur e-SAKIP dalam aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan) untuk meningkatkan efisiensi pelaporan kinerja.
“Upaya ini kami harapkan bisa menyemangati seluruh jajaran dalam mengelola kinerja secara lebih sistematis dan transparan,” jelas Andi.
SAKIP sendiri merupakan sistem manajemen kinerja terpadu yang mencakup tahapan perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.
Plt. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN, Einstein Al Makarima Mohammad, menambahkan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap SAKIP sangat penting untuk mendorong birokrasi yang adaptif dan berdampak.
Pada webinar tersebut, Sekjen Pudji Prasetijanto Hadi turut hadir bersama Plt. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Budi Santosa, serta Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan transformasi tata kelola kinerja pemerintah yang profesional, efektif, dan berorientasi hasil. (**)