Evaluasi operasional dan potensi sanksi
Setelah temuan tersebut muncul, pemerintah daerah segera menghentikan kegiatan dapur SPPG untuk sementara waktu. \
Langkah ini bertujuan agar tim melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok bahan makanan dan proses pengolahan.
Selama masa evaluasi, pemerintah daerah mengalihkan distribusi makan siang gratis di sejumlah sekolah kepada penyedia katering lokal yang telah mengantongi sertifikat higiene pangan.
Pejabat terkait menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi kelalaian dalam penyediaan makanan bagi siswa.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dapat memutus kontrak kerja sama jika tim menemukan unsur kelalaian berat dari penyedia bahan makanan atau tenaga dapur.
Sorotan standar keamanan pangan
Kasus di Pamekasan juga menarik perhatian Badan Gizi Nasional. Lembaga tersebut mendorong penguatan pengawasan di seluruh dapur SPPG di Indonesia.
Para ahli gizi mengingatkan bahwa ikan yang tidak matang sempurna dapat membawa risiko infeksi bakteri seperti Salmonella atau parasit lain yang berbahaya bagi anak-anak.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah berencana memperbarui standar operasional memasak di dapur MBG.
Aturan baru akan mewajibkan penggunaan termometer makanan agar setiap protein hewani mencapai suhu minimal 70 derajat Celsius.
Sementara itu, aparat kepolisian di Pamekasan mulai menyelidiki kasus tersebut. Penyidik ingin memastikan apakah insiden ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Pangan.