EKABAR.ID – KPU mengumumkan bahwa 63 lembaga survei telah mendaftar sebagai penyelenggara jajak pendapat dan quick count untuk Pemilu 2024. Beberapa dokumen mereka sudah lengkap, sementara yang lain masih perlu diperbaiki.
Pendaftaran lembaga survei dibuka oleh KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara, sebagai bagian dari upaya untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.
BACA JUGA : Viral di Media Sosial, Laporan Dana kampanye PSI hanya Rp 180 Ribu
KPU mencatat bahwa lembaga survei pertama kali mendaftar pada 21 Agustus 2023, lima hari setelah Keputusan KPU Nomor 1035 Tahun 2023 mengenai Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei, Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu 2024 dikeluarkan.
Komisioner KPU RI August Mellaz menyatakan bahwa salah satu langkah untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu adalah melalui penjaminan legitimasi lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat.
BACA JUGA : Tak Ingin Prajuritnya Dipermainkan Oleh Siapapun, Pangdam Kasuari Tekankan Ini
Melaz menegaskan bahwa lembaga survei, jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat harus mematuhi ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 untuk memastikan legitimasi kegiatan mereka. Hingga tanggal 12 Januari 2024, dari 63 lembaga yang mendaftar, 33 lembaga telah terdaftar dengan sertifikat, sementara 26 lembaga berstatus lengkap atau dalam proses penerbitan sertifikat.
Sebanyak 4 lembaga masih dalam tahap perbaikan atau melengkapi dokumen. KPU akan menerbitkan sertifikat bagi lembaga survei atau jajak pendapat yang memenuhi persyaratan tersebut.
BACA JUGA : Cara Bayar Pakai QRIS BRI Lewat Aplikasi, Ini Cara Daftar dan Manfaatnya
Berikut adalah daftar 33 lembaga survei yang telah memiliki status terdaftar:
1. PT Kio Sembilan Lima (Lembaga Survei Kedai Kopi)
2. PT Poltracking Indonesia
3. PT Ipsos Market Research
4. PT Kompas Media Nusantara
5. Charta Politika/PT Indonesian Consultant Mandiri
6. Voxpol Consulting Center Research and
7. Pandawa Research
8. PT Lingkar Strategi Indonesia
9. PT Parameter Konsultindo (PARMET)
10. Indikator Politik Indonesia
11. Lembaga Survei Nasional
12. Lembaga Klimatologi Politik
13. Polstat Indonesia
14. Political Weather Station (PWS)
15. PT Jaringan Cyrus Nusantara (Cyrus Network)
16. PT Publik Riset Cendekia (Politika Research and Consulting (PRC)i
17. Centre For Strategic International Studies (CSIS) and
18. Lembaga Survei Jakarta
19. Indonesia Polling Stations (IPS)
20. Surabaya Survey Center (SSC)
21. Lembaga Survei Indonesia (LSI)
22. Fixpoll Media Polling Indonesia
23. Forum Rektor PTMA
24. Yayasan Akselerasi Indodata (INDODATA)
25. Surabaya Research Syndicate (SRS)
26. Indopol Survei & Consulting
27. Polsentrum Data Indonesia
28. PT Lingkaran Survei Indonesia
29. PT Citra Publik
30. Saiful Mujani Research And Consulting
31. Rakata Analytics and Advisory
32. Strategi Lingkar Nusantara
33. Trust Indonesia Research & Consulting
Kemudian daftar 26 lembaga survei dengan status pendaftaran lengkap atau dalam proses penerbitan sertifikat:
34. PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia)
35. PT Losta Institute
36. PT Citra Komunikasi LSI
37. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik
38. Populi Center
39. PT SCL Taktika Konsultan
40. PT Citra Publik Indonesia
41. Indekstat Research And Data Science
42. PT Sigi LSI Network
43. PT Konsultan Citra Indonesia
44. Jaringan Isu Publik
45. Lembaga Riset Indonesia
46. Jaringan Suara Indonesia
47. Media Survei Nasional
48. PT Alvara Strategi Indonesia
49. Lingkar Survei Sulawesi (LSS)
50. Ide Cipta Research and Consulting (ICRC)
51. The Haluoleo Institute
52. Media Survei Center Indonesia
53. PT PARAMETER PUBLIK INDONESIA
54. PT Paradigma Riset Nusantara
55. Lembaga Survei Kuadran
56. Nakama Research & Consulting
57. PT Indopolling Riset dan Konsultan
58. PT SINERGI DATA INDONESIA
59. PT LSI NETWORK
Sementara itu daftar 4 lembaga survei yang sedang melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen untuk status pendaftaran:
60. DEITRO (PT Delt Kabar Indonesia)
61. Algoritma Research & Consulting
62. PUSPOLL INDONESIA
63. Parameter Politik Indonesia