EKABAR.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan perdana kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat pada Senin (2/12/2024) secara daring. Dalam kesempatan ini, ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat.
Nusron menekankan bahwa tugas utama Kantor Pertanahan adalah memberikan pelayanan publik yang cepat dan bebas pungutan liar (pungli).
“Tugas kita adalah bagaimana caranya mengubah citra pelayanan publik menjadi cepat dan bersih. Karena itu, perlu ada pembenahan-pembenahan,” kata Nusron.
Nusron menjelaskan bahwa peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan membenahi sistem kerja dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini mencakup proses bisnis yang disederhanakan melalui teknologi informasi (IT Solution) tanpa mengabaikan akuntabilitas dan manajemen risiko.
Baca Juga: Rapat Dengar Pendapat dengan BAP DPD RI, Kementerian ATR/BPN Dukung Proyek Food Estate
“Setiap langkah kerja harus mempertimbangkan potensi gugatan yang mungkin terjadi di masa depan,” tambah Nusron.
Selain pelayanan publik, Nusron juga mengimbau jajaran Kanwil BPN Papua Barat untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata ruang.
“Sebagian besar pegawai BPN adalah ahli pertanahan, namun pemahaman isu tata ruang juga sangat penting. Kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pemerintah daerah menjadi kunci,” jelas Nusron.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Jhon Wiclif Aufa, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan meskipun SDM yang tersedia terbatas.
“Dengan SDM terbatas, kami mampu mencapai penyerapan anggaran 96% tahun lalu, dan tahun ini kami optimis mencapai 98%. Kami akan terus menjalankan program strategis untuk memajukan Papua Barat,” kata Jhon.
Kegiatan arahan daring yang dilakukan Menteri ATR/BPN tersebut diikuti oleh 10 Kantor Pertanahan di bawah Kanwil BPN Papua Barat, termasuk Kantah Manokwari, Kota Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, hingga Fakfak.
Pertemuan yang dimoderatori oleh Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, ini juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Kantor Pertanahan di Papua Barat.
Dengan arahan ini, diharapkan pelayanan publik di Kanwil BPN Papua Barat dapat terus meningkat, mendukung program strategis pemerintah, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua Barat. (**)