EKABAR.ID– Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kini dipandang bukan sekadar alat administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab nyata kementerian terhadap masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, dalam sebuah webinar bertajuk Roadmap Menuju Predikat SAKIP A yang diselenggarakan oleh BPSDM bersama Biro Perencanaan dan Kerja Sama.
Menurut Irjen Dalu, akuntabilitas bukan hanya soal menyusun laporan anggaran, namun juga menyangkut efektivitas kinerja dan dampak konkret dari penggunaan anggaran tersebut. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang diamanahkan oleh rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur.
“Ketika kita berbicara soal SAKIP, artinya kita sedang membahas bagaimana kementerian ini mempertanggungjawabkan amanah rakyat. Penggunaan anggaran seperti Rp4 miliar harus dijelaskan secara rinci—untuk apa digunakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah sesuai rencana,” jelasnya.
Dalu juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarunit kerja dalam mencapai predikat SAKIP A. Ia menganalogikan organisasi sebagai tubuh manusia yang memerlukan kerja sama seluruh organ agar berfungsi dengan baik.
“SAKIP yang baik hanya bisa tercapai jika semua bagian organisasi bekerja secara sinergis sesuai tugasnya masing-masing,” tambahnya.
Senada dengan Irjen, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa kepemimpinan yang aktif dan hadir secara langsung di lapangan sangat menentukan keberhasilan penerapan SAKIP. Ia menyebut bahwa keberhasilan menuju SAKIP A bukan tanggung jawab individu, melainkan komitmen bersama seluruh elemen organisasi.
“Pemimpin tidak hanya sekadar menduduki jabatan struktural, tetapi harus menjadi contoh yang hadir dan mengarahkan. Jika pemimpin hanya berada di balik meja, potensi persoalan birokrasi akan meningkat,” tegas Pudji.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan serta dengan mitra kerja eksternal. Menurutnya, banyak konflik hukum berawal dari miskomunikasi dan minimnya koordinasi lintas sektor.
Lebih lanjut, Pudji menegaskan bahwa perubahan budaya kerja menuju akuntabilitas yang tinggi harus dimulai dari komitmen pimpinan. Ia mengingatkan bahwa akan ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menunjukkan dukungan terhadap agenda reformasi ini.
“Tanpa dorongan dan ketegasan, perubahan tidak akan berjalan. Harus ada konsekuensi bagi yang tidak menunjukkan semangat perubahan menuju SAKIP A,” tutupnya.
Webinar yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai level, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta pejabat di pusat dan daerah. Salah satu narasumber dalam kegiatan ini adalah Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan.
Dengan adanya webinar ini, Kementerian ATR/BPN menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik melalui penerapan SAKIP yang optimal.***