Namun upaya sebesar ini membutuhkan investasi terencana dan masif.
Di sinilah Kementerian Keuangan memegang peran krusial untuk menjaga kredibilitas APBN agar setiap rupiah digunakan efektif.
Delapan misi Asta Cita mencakup penguatan ideologi, pertahanan, lapangan kerja, kesehatan, hilirisasi industri, pemerataan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penyesuaian terhadap lingkungan.
Seluruhnya menuntut arsitektur fiskal yang kuat dan terpadu.
Kementerian Keuangan mengawal Asta Cita melalui tiga fungsi utama seluruh unit eselon I:
1. Mesin penerimaan negara yang menyediakan pendanaan pembangunan.
Pada APBN 2025, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 513,6 triliun, dan hibah Rp 600 miliar.
Sebanyak 83% bersumber dari perpajakan melalui DJP dan DJBC.
2. Arsitek kebijakan fiskal melalui penyusunan APBN yang tetap berkelanjutan (sustainable) di tengah kebutuhan pembiayaan besar.
DJSEF merancang strategi fiskal jangka menengah, sementara DJA memastikan alokasi anggaran untuk program prioritas yang memberi multiplier effect.
3. Penjaga gawang anggaran melalui pengelolaan kas negara dan pengawasan penyerapan anggaran.
DJPb memastikan dana tersalurkan tepat guna, termasuk untuk Sekolah Rakyat dan program Makan Bergizi Gratis.
Melalui Transfer ke Daerah, DJPK juga berperan besar memastikan dana pemerataan. Seperti DAU, DAK, Dana Desa hingga Dana Bagi Hasil disalurkan tepat sasaran, termasuk dukungan pendanaan Sekolah Rakyat.
Peran di atas hanyalah sebagian contoh kontribusi unit-unit di bawah Kementerian Keuangan dalam mendukung Asta Cita.
Banyak unit lain juga memiliki peran strategis untuk keberhasilan program ini.
Dengan kolaborasi solid seluruh jajaran Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga lain, delapan cita pembangunan bangsa dapat terwujud.
Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon, melainkan masa depan yang dapat dicapai. Semangat inilah yang diusung dalam peringatan Hari Oeang ke-79.
Selamat Hari Oeang!
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.