Menekankan pentingnya WTP sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai standar bagi lembaga pemerintahan, AHY mendorong seluruh jajaran untuk terus berusaha keras mencapai berbagai target.
“Kita harus terus mengupayakan percepatan program Reforma Agraria. Target kami sangat optimistis, yaitu memetakan 120 juta bidang tanah hingga akhir tahun 2024. Oleh karena itu, mari kita bekerja lebih serius agar program Reforma Agraria dapat terealisasi dengan baik,” tambah AHY.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban APBN.
Suyus Windayana juga menyampaikan bahwa arahan dan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan akuntabel dan baik.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK yang telah menjalankan tugasnya dengan independen, objektif, dan profesional dalam memeriksa Kementerian ATR/BPN,” kata Suyus Windayana.
Auditor Utama Keuangan Negara III, BPK RI, Edward Ganda Simanjuntak, yang juga hadir dalam acara ini, mengungkapkan bahwa pada semester I tahun 2024, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2023 Kementerian ATR/BPN dan memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Baca Juga: Ciptakan Layanan Pertanahan Lebih Efisien, Efektif, dan Transparan, BPN Papua Barat Resmikan Layanan Sertipikat Tanah Elektronik

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas kerjasama yang telah terjalin, sehingga BPK dapat melaksanakan mandatnya dengan optimal sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang bebas dan mandiri, dengan nilai-nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme,” ungkap Edward Ganda Simanjuntak.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.(**)