Pemerintah ingin memastikan nilai tambah dari sumber daya alam kembali kepada masyarakat Indonesia.
“Penambahan saham menjadi 61 persen memastikan Indonesia memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan sumber daya alam,” ujar perwakilan ESDM, Sabtu (21/2/2026).
Dorong Investasi dan Hilirisasi Industri
Di sisi lain, perpanjangan kontrak hingga 2061 memberi kepastian hukum bagi Freeport Indonesia. Kepastian ini memungkinkan perusahaan melanjutkan investasi jangka panjang, termasuk pengembangan tambang bawah tanah yang membutuhkan biaya besar.
Selain itu, pemerintah mewajibkan Freeport meningkatkan kapasitas pemurnian di dalam negeri. Perusahaan harus mengoptimalkan fasilitas smelter untuk mendukung program hilirisasi nasional.
Langkah ini membantu Indonesia meningkatkan nilai tambah hasil tambang.
Pemerintah juga menekankan pentingnya dampak sosial dan lingkungan. Freeport harus meningkatkan kontribusi bagi masyarakat Papua dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar area tambang.
Para pengamat menilai kesepakatan ini menjadi contoh penting bagi kerja sama antara pemerintah dan investor.
Melalui kesepakatan ini, Indonesia memperkuat posisi sebagai pemilik sumber daya sekaligus menjaga keberlanjutan investasi nasional.