Pertama, pemerintah memperluas sumber impor minyak mentah. Pemerintah mulai mengalihkan sebagian pesanan impor dari kawasan Timur Tengah ke wilayah yang lebih stabil seperti Amerika Serikat, Nigeria, Angola, Brasil, dan Australia.
Langkah tersebut bertujuan menjaga kepastian pasokan energi nasional di tengah potensi gangguan jalur distribusi.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan fasilitas penyimpanan energi. Presiden menginstruksikan percepatan pembangunan tangki penyimpanan baru, terutama di wilayah Sumatera.
Pemerintah menargetkan kapasitas cadangan energi nasional meningkat hingga mampu memenuhi kebutuhan selama 90 hari atau sekitar tiga bulan.
Antisipasi Distribusi Energi dan Stok LPG
Di sisi lain, PT Pertamina mengaktifkan sistem distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency atau RAE untuk memastikan distribusi energi tetap lancar.
Pertamina juga menyiagakan 2.074 SPBU yang beroperasi selama 24 jam. Selain itu, perusahaan energi tersebut menyiapkan sekitar 200 unit mobil tangki cadangan guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi selama arus mudik Lebaran 2026.
Pemerintah juga menjalankan langkah diplomasi maritim. Melalui koordinasi internasional dan jalur bilateral, pemerintah berupaya memastikan kelancaran distribusi kapal tanker energi di kawasan yang berpotensi terdampak konflik.
Selanjutnya, pemerintah memperkuat pengamanan stok LPG nasional. Mengingat tingginya ketergantungan impor LPG, pemerintah mengatur manajemen distribusi logistik agar ketersediaan gas di tingkat agen tetap terjaga selama masa krisis energi global.