Berikan Kepastian Hukum, Kementerian ATR/BPN Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah
Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN turut meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara melalui HT Elektronik sejumlah Rp882,7 triliun.
“Hak Tanggungan itu adalah sertipikat tanah yang (diagunkan, red) kemudian menjadikan tanggungan kepada beberapa keluarga dari tanah dan bangunan,” tambah Nusron.
Kemudian, Nusron juga menyebutkan beberapa layanan dengan berkas yang tinggi permohonannya, yakni pemeliharaan data; survei, pengukuran dan pemetaan; serta pendaftaran tanah pertama kali.
“Kaitannya dengan properti, yaitu pemecahan, penggabungan, dan pemisahan hak,” ungkap Nusron.
Bila dilihat dari masing-masing daerah, berkas layanan terbanyak berasal dari 10 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Sumatra Selatan.(**)
1 2