Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan pemerintah daerah bertanggung jawab atas insiden ini. Ia memastikan seluruh biaya pengobatan siswa ditanggung melalui BPJS maupun skema Universal Health Coverage.
“Prioritas kami saat ini pemulihan kesehatan siswa. Pemerintah daerah menanggung seluruh biaya perawatan,” ujar Sam’ani saat mengunjungi rumah sakit.
Langkah Darurat dan Evaluasi Program
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus segera mengambil sampel sisa makanan dan sampel feses siswa. Petugas mengirim seluruh sampel tersebut ke laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti, termasuk kemungkinan bakteri atau toksin.
Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai pengelola dapur MBG menyampaikan permohonan maaf. Mereka menyatakan kesiapan untuk menjalani audit dan evaluasi dari pihak berwenang.
Insiden ini menjadi perhatian serius bagi pelaksanaan program MBG di daerah lain. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai meninjau ulang kualitas vendor dan kebersihan dapur produksi.
Pengamat kebijakan publik menilai pengawasan rantai pasok makanan harus berjalan ketat. Menurut mereka, standar keamanan pangan tidak cukup tertulis di SOP, tetapi harus diterapkan secara konsisten di lapangan.
Pihak sekolah saat ini menunggu hasil uji laboratorium resmi sebelum menentukan langkah administratif atau hukum terhadap penyedia makanan.