Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan urgensi dan kepatutan sebelum menyetujui pengadaan barang.
“Kami berharap setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam diskusi publik di media sosial.
Desakan transparansi anggaran
Hingga kini, Sekretariat DPRD Sumatera Selatan belum memberikan penjelasan rinci terkait rencana pengadaan tersebut.
Pihak sekretariat juga belum memaparkan spesifikasi meja biliar maupun alasan penetapan anggaran yang dinilai cukup tinggi.
Kondisi ini membuat masyarakat meminta klarifikasi dari pihak terkait. Banyak pihak berharap pemerintah daerah membuka informasi secara transparan agar tidak muncul spekulasi di ruang publik.
Pengamat kebijakan publik menilai transparansi perencanaan anggaran menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, proses e-planning yang terbuka dapat membantu publik memahami alasan di balik setiap rencana pengadaan.
Sejumlah masyarakat juga meminta lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan meninjau kembali rasionalitas anggaran tersebut sebelum realisasi dilakukan.
Perdebatan ini diharapkan mendorong lembaga legislatif lebih berhati-hati saat menyusun anggaran, terutama yang berkaitan dengan fasilitas pejabat.