Selain itu, MUI mencermati potensi diplomasi lunak yang mendorong normalisasi hubungan secara bertahap. Mereka menilai skema itu dapat memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia.
Instruksi kepada Kader dan Sikap Diplomatik
MUI mengimbau para ulama dan cendekiawan Muslim agar tidak menghadiri undangan dari forum yang dianggap mengabaikan hak bangsa terjajah.
Mereka juga meminta pemerintah menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif.
Di sisi lain, MUI mendorong Kementerian Luar Negeri agar mempertahankan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Mereka menekankan pentingnya menjaga integritas konstitusi di atas kepentingan forum internasional.
Konsekuensi Diplomatik yang Perlu Dihitung
Langkah keluar dari forum tertentu dapat memperkuat citra Indonesia di mata dunia Islam. Namun, pemerintah juga harus menghitung risiko ketegangan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa.
Meski demikian, MUI menilai integritas politik dan kepatuhan terhadap konstitusi jauh lebih penting daripada mempertahankan kursi di forum internasional yang mereka anggap tidak memberi keadilan nyata.