Tak lama kemudian, warganet menyebarkan unggahan tersebut secara luas. Banyak pihak menilai sikap itu bertentangan dengan tujuan program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat.
Sejumlah pengamat kebijakan publik ikut menyoroti peristiwa ini. Mereka menilai pemerintah perlu memperkuat literasi digital dan etika aparatur.
Sosiolog dari Universitas Jenderal Soedirman menyatakan bahwa pelayanan publik tidak hanya soal distribusi bantuan. Menurutnya, aparatur juga harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Evaluasi dan keberlanjutan program
Setelah kejadian ini, Badan Gizi Nasional bersama pemerintah daerah akan mengevaluasi sistem perekrutan dan pengawasan petugas.
Langkah ini bertujuan untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Selain itu, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas memahami etika komunikasi publik.
Program Makan Bergizi Gratis di Purbalingga saat ini menjangkau ribuan siswa. Pemerintah memastikan penyaluran bantuan tetap berjalan sesuai jadwal agar kebutuhan gizi peserta didik tetap terpenuhi.