Selain persoalan partisipasi masyarakat, tantangan lain datang dari tingginya beban kerja petugas di sejumlah kecamatan padat usaha dan penduduk. Kondisi ini menyebabkan kecepatan pendataan di beberapa wilayah tidak dapat disamakan dengan kecamatan lain.
Kecamatan Sindang Beliti Ulu menjadi wilayah dengan capaian tertinggi, yakni 70,50 persen, menunjukkan efektivitas pelaksanaan pendataan di wilayah tersebut.Sebaliknya, Kecamatan Curup Tengah menjadi wilayah dengan progres paling rendah, yakni 53,01 persen. Namun rendahnya persentase tersebut bukan disebabkan lemahnya kinerja petugas, melainkan besarnya target pendataan yang harus diselesaikan.
Reclive menjelaskan, Curup Tengah memiliki target pendataan mencapai 15.432 usaha dan keluarga, yang ditangani oleh 25 orang PPL. Dengan demikian, setiap petugas harus menyelesaikan rata-rata sekitar 600 sasaran, hampir dua kali lipat dibandingkan kecamatan lain yang umumnya hanya menangani sekitar 300 hingga 400 sasaran.
“Beban kerja yang tinggi tentu memengaruhi kecepatan pendataan. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Curup, di mana target pendataan sangat besar sehingga setiap petugas menangani rata-rata sekitar 590 sasaran,” pungkasnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Curup Utara, Curup Selatan, dan Curup Timur yang masing-masing memiliki beban pendataan lebih dari 500 sasaran untuk setiap petugas lapangan.Meski begitu, secara umum seluruh kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong telah melampaui capaian 50 persen. Setelah Sindang Beliti Ulu, capaian tertinggi berikutnya diraih Kecamatan Sindang Beliti Ilir sebesar 68,68 persen, disusul Sindang Dataran 66,21 persen, Bermani Ulu Raya 65,30 persen, Kota Padang 63,58 persen, dan Bermani Ulu 62,20 persen.
Selanjutnya Kecamatan Curup Selatan mencatat progres 61,65 persen, Curup 61,05 persen, Curup Utara 60,54 persen, Binduriang 59,57 persen, Curup Timur 58,12 persen, Padang Ulak Tanding 57,87 persen, Selupu Rejang 54,30 persen, Sindang Kelingi 54,28 persen, dan Curup Tengah 53,01 persen.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi riil aktivitas ekonomi di Indonesia, mulai dari usaha berskala mikro hingga perusahaan besar. Hasil sensus ini akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga pemerataan pembangunan daerah.
Karena itu, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada kerja keras petugas BPS, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Semakin jujur dan lengkap data yang diberikan responden, semakin akurat pula gambaran kondisi ekonomi daerah yang akan menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.