EKABAR.ID – Dalam upaya memperkuat iklim investasi infrastruktur di Indonesia, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, menegaskan pentingnya percepatan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam forum tematik Infrastructure Investment Process in Indonesia, bagian dari rangkaian International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar pada Rabu, 11 Juni 2025 di Jakarta International Convention Center.
Menurut Suyus, kebijakan pemerintah dalam mendukung kemudahan investasi telah dituangkan dalam regulasi strategis, seperti Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021. Regulasi tersebut dinilai sangat membantu tidak hanya untuk kegiatan usaha, tetapi juga bagi proyek strategis nasional dan kegiatan non-komersial.
“Kita sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Sekarang, fokusnya adalah bagaimana mempercepat penyusunan RDTR dan memastikan terhubung ke OSS agar proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien,” jelas Suyus Windayana.
Ia mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN menargetkan penyusunan 2.000 RDTR dalam beberapa tahun ke depan, dengan rata-rata 100 RDTR rampung setiap tahun.
Dari data yang ada, lebih dari 350 RDTR telah terintegrasi dengan OSS dan menghasilkan sekitar 340.000 permohonan izin investasi. Sebaliknya, wilayah tanpa RDTR yang terhubung OSS hanya menghasilkan sekitar 20.000 pelayanan izin.