Sekjen Kementerian ATR/BPN saat menjadi narasumber dalam FGD Pelibatan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/07/2024).
Sekjen Kementerian ATR/BPN saat menjadi narasumber dalam FGD Pelibatan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/07/2024).

EKABAR.ID – Dalam upaya mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan skema yang inovatif dan kolaboratif dari berbagai pihak.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak para akademisi untuk berperan aktif dalam pemenuhan target 2.000 RDTR.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses dan memastikan kualitas serta keberlanjutan dari rencana tata ruang yang disusun, mengingat pentingnya RDTR dalam pembangunan dan penataan wilayah yang teratur dan berkelanjutan.
“Ini bagian dari bagaimana kita melakukan tata ruang dengan konsep pentahelix, melibatkan universitas dalam proses pembangunan di seluruh Indonesia,” kata Suyus Windayana saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelibatan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi: Dukungan Implementasi Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/07/2024).

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Dukung Penyelamatan dan Pengalihan Aset Tanah Jiwasraya kepada IFG Life

Bagikan Berita ini: