Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa RDTR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan investasi.
Menanggapi hal ini, Suyus Windayana menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong kerja sama antara akademisi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mencapai target tersebut.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyusunan RDTR yang berkualitas, sehingga mendukung iklim investasi yang lebih baik di Indonesia.
“Kita harus mewujudkan tujuan bersama, yaitu untuk memastikan bagaimana kepastian perencanaan tata ruang, kepastian hidup kita, kepastian lingkungan kita bisa dikontrol oleh semua, oleh kita sendiri, dan berdasar oleh satu data,” kata Suyus Windayana.
Dalam upaya percepatan penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN telah menggandeng mahasiswa melalui program Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth (INSPIRING).
Program ini merupakan terobosan untuk pengembangan sumber daya manusia yang sejalan dengan implementasi konsep Merdeka Belajar dari Kemendikbud.
Melalui INSPIRING, mahasiswa diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan tata ruang, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari dan berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional.
“Sudah ada 2.094 mahasiswa yang ikut dalam program INSPIRING ini dan sudah dilakukan dalam kurun waktu enam semester. Sedikitnya ada 450 RDTR yang dihasilkan dari dukungan mahasiswa melalui program INSPIRING,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, AHY Apresiasi Kinerja Seluruh Jajaran
Dengan semakin banyak kolaborasi bersama universitas, diharapkan pemerintah dan akademisi dapat mendorong kepastian investasi serta memberikan ruang hidup yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut, hadir pula Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), dan perwakilan dari Greenpeace Indonesia. Selain itu, berlangsung juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas antara KPK dan 41 universitas dari seluruh wilayah Indonesia.(**)