Namun demikian, dalam survei tersebut juga mencatat sejumlah persoalan yang dinilai masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sebanyak 31,6 persen responden menilai perlindungan lingkungan hidup dalam kebijakan investasi maupun pertambangan masih belum memadai.
Persoalan penyediaan dan perluasan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal juga menjadi sorotan, dengan 29,2 persen responden menyatakan kurang puas atau sangat tidak puas.
Selain itu, sebanyak 25,8 persen responden menyoroti prosedur administrasi yang dinilai berbelit-belit dan lambat. Persoalan tersebut menjadi salah satu catatan dalam upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah.
“Hasil analisis lintas wilayah juga menunjukkan bahwa Gubernur Bengkulu berhasil masuk ke dalam jajaran 10 besar Gubernur dengan kinerja baik di tingkat nasional,” katanya.
Survei Prisma melibatkan masyarakat di seluruh kecamatan sebagai responden yang merupakan warga Provinsi Bengkulu berusia minimal 17 tahun atau telah menikah dan sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka yang memiliki margin of error di bawah 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebagai perbandingan, Prisma sebelumnya mencatat tingkat kepuasan terhadap kepala daerah di sejumlah provinsi lain, antara lain Sulawesi Barat sebesar 80,6 persen, Sulawesi Tengah 80,8 persen, dan Sumatera Selatan 81 persen.Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat kepuasan terhadap Helmi Hasan sebesar 81,2 persen menjadi salah satu yang tertinggi dalam rangkaian survei Prisma.