DPR juga mendorong pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar pelayanan publik tetap berjalan.
ASN dapat bekerja secara daring dengan pengawasan melalui sistem kinerja digital.
Perlu kajian dan kesiapan infrastruktur
Namun, DPR menilai pemerintah tetap perlu menyiapkan kajian teknis sebelum menerapkan kebijakan ini. Koordinasi antar-lembaga dan kesiapan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai WFH bagi ASN bisa menjadi contoh bagi sektor swasta. Jika kebijakan ini berjalan konsisten, dampaknya bisa mengurangi kemacetan dan memperbaiki kualitas udara secara bertahap.
Karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada disiplin kerja, pengawasan kinerja, dan evaluasi rutin dari pemerintah.