EKABAR.ID Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti penyebaran hoaks yang berkaitan dengan kebijakan nasional.
Dalam laporan mingguan terbaru, Komdigi menemukan dua isu utama yang memicu kegaduhan publik, yaitu narasi “pajak napas” dan dokumen palsu tentang perombakan kabinet.
Komdigi meminta masyarakat lebih berhati-hati saat menerima informasi digital. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar memeriksa kebenaran informasi, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan stabilitas politik.
https://www.instagram.com/reel/DU7YD-Xkcu_/
Komdigi Bantah Isu “Pajak Napas”
Isu “pajak napas” muncul dari kesalahpahaman terkait rencana pajak karbon. Sejumlah unggahan media sosial mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak berdasarkan emisi karbon setiap individu.
Narasi tersebut kemudian berkembang menjadi istilah “pajak napas”.
Komdigi memastikan informasi tersebut tidak benar. Pemerintah hanya merancang pajak karbon untuk sektor industri dan perusahaan dengan tingkat emisi tinggi.