“Pelesetan pajak napas merupakan disinformasi. Pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengenakan pajak kepada individu terkait aktivitas bernapas,” ujar juru bicara Komdigi dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Selain itu, Komdigi menilai hoaks seperti ini dapat memicu kekhawatiran publik. Karena itu, masyarakat perlu memastikan sumber informasi sebelum mempercayainya.
Dokumen Reshuffle Palsu Juga Beredar
Selain isu pajak, hoaks lain muncul dalam bentuk dokumen digital tentang reshuffle kabinet. Dokumen tersebut mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto dan daftar menteri yang diklaim akan diganti.
Namun, Sekretariat Negara memastikan dokumen tersebut tidak asli. Pemerintah belum mengumumkan rencana perubahan susunan kabinet hingga saat ini.
Sosiolog komunikasi menilai hoaks politik dan ekonomi mudah menyebar karena memicu emosi masyarakat. Informasi yang menyebut pajak atau perubahan kabinet sering menarik perhatian publik.
Komdigi mengimbau masyarakat agar mengakses informasi dari sumber resmi pemerintah dan media terpercaya. Langkah ini penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.