Mekanisme Konstitusi dan Langkah Selanjutnya
Menanggapi kekosongan jabatan wakil presiden ini, pemerintah memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan secara normal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, yakni Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menggelar Sidang Paripurna guna memproses kekosongan jabatan tersebut dan memilih Wakil Presiden yang baru.
Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti kepada MPR untuk dipilih sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku.
1 2