
EKABAR.ID – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Bengkulu. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Menteri yang berlangsung pada Selasa pagi 16 September 2025.
Rapat penting tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan. Adapun jalannya Rakor dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang memimpin pembahasan secara komprehensif.
Agenda utama Rakor kali ini adalah evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025. Inpres tersebut mengatur tentang percepatan penanganan Pulau Enggano sebagai salah satu pulau terluar Indonesia, sekaligus normalisasi alur pelabuhan di Pulau Baai, Kota Bengkulu. Kedua proyek ini dipandang strategis karena akan menjadi pintu gerbang pengembangan ekonomi maritim dan peningkatan konektivitas kawasan.
Selain para pejabat tingkat pusat, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Bapak Indera Imanuddin, S.H., M.H., beserta jajaran. Tidak ketinggalan, Gubernur Bengkulu, Bapak Helmi Hasan, juga turut hadir untuk memberikan dukungan penuh terhadap agenda pembangunan tersebut.
BACA JUGA: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Lantik Pejabat Struktural, Tekankan Integritas dan Pelayanan Prima
Pertemuan lintas kementerian ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah antar lembaga. Dengan hadirnya berbagai kementerian dan lembaga terkait, pembahasan mengenai pembangunan Pulau Enggano dan Pulau Baai menjadi lebih terarah.
Dalam kesempatan ini, Wamen ATR/BPN menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan rencana tata ruang yang terintegrasi dari tingkat nasional hingga daerah. Menurutnya, tata ruang yang jelas dan terukur akan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Wamen menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diyakini akan mempercepat realisasi pembangunan.
Dengan adanya rencana tata ruang yang matang, proyek infrastruktur di Pulau Enggano dan normalisasi Pelabuhan Pulau Baai diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Tidak hanya itu, keberhasilan pembangunan dua kawasan strategis ini juga diyakini akan meningkatkan daya tarik investasi di Bengkulu. Peningkatan arus barang, transportasi laut yang lebih lancar, dan akses yang lebih mudah akan membuka peluang besar bagi pengembangan sektor perikanan, pariwisata, hingga industri logistik di masa mendatang.
Rakor ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah serius mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar. Pulau Enggano, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pulau terisolasi di Bengkulu, akan mendapatkan perhatian lebih agar konektivitas dan kualitas hidup masyarakatnya terus meningkat.
Dalam kesempatan itu, Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengajak mendukung Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk Menuju WBK dan WBBM dengan Ttidak memberi Tip/Imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas kami di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. ***