


EKABAR.ID, REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong terus mendorong peningkatan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), baik dari sisi administrasi, pengelolaan keuangan maupun kualitas pelayanan kesehatan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan kinerja pengelolaan RSUD dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong, Kamis (19/11/2026), pukul 09.00 WIB, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, S.E., M.M.
Turut hadir Inspektur Rejang Lebong Erik Rosadi, S.STP., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Dicky Iswandi, S.T., Plt. Direktur RSUD Nova Friska Elianti, M.Kes., serta tim pemeriksa BPK yang dipimpin Antonius Suci bersama sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan terinci selama kurang lebih 30 hari.
Ia berharap seluruh masukan dan saran yang disampaikan selama proses pemeriksaan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan RSUD.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK atas pemeriksaan dan berbagai masukan yang telah diberikan. Kami berharap seluruh OPD terkait dapat menindaklanjuti saran dan rekomendasi tersebut dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Iwan.
Menurutnya, evaluasi melalui pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel.
Ia juga meminta jajaran terkait untuk menjadikan hasil pemeriksaan sebagai momentum memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, perwakilan tim BPK, Antonius Suci, menjelaskan bahwa exit meeting tersebut menandai berakhirnya pemeriksaan terinci yang telah berlangsung sejak 21 Oktober hingga 19 November 2026.
