“Keadilan bukan hanya milik mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Bobby juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini merupakan investasi bagi generasi mendatang sehingga harus diiringi dengan penegakan budaya hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemkab Rejang Lebong, lanjutnya, siap terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan LBH Narendradhipa dalam meningkatkan edukasi hukum serta memperluas pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, dengan tetap menjaga independensi dan profesionalisme organisasi.
Sementara itu, Direktur LBH Narendradhipa Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M., menyampaikan bahwa RUA merupakan agenda organisasi yang wajib dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ketika masa kepengurusan telah berakhir.
Ia berharap rapat umum anggota tersebut dapat berlangsung tertib dan lancar serta menghasilkan kepengurusan baru yang lebih baik untuk membawa organisasi semakin berkembang.
Moeh Ramdani juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama menjalankan kepengurusan, sekaligus memohon maaf kepada seluruh anggota apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pelaksanaan program organisasi.
Melalui pelaksanaan RUA Tahun 2026 ini, LBH Narendradhipa diharapkan semakin memperkuat solidaritas internal, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berharap sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum dapat terus terjalin guna mendukung peningkatan kesadaran hukum serta memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat