EKABAR.ID, REJANG LEBONG– Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengapresiasi pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan, regenerasi kepemimpinan, dan peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.
Kegiatan yang mengusung tema “Regenerasi Kepemimpinan dan Penguatan Kapasitas untuk Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang Berkelanjutan dan Tangguh” tersebut berlangsung di Ruang Pola Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Sabtu (14/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Setda Rejang Lebong Bobby Harpa Santana, S.STP., M.Si., Asisten II Titin Verayensi, SKM., MKM., Kepala Bagian Hukum Indra Hadiwinata, S.H., M.T., perwakilan Pengadilan Agama Kelas IB Rejang Lebong Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., Direktur LBH Narendradhipa Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M., serta jajaran dewan pakar, dewan pengawas dan anggota LBH Narendradhipa.
Dalam sambutannya, Asisten I Bobby Harpa Santana yang mewakili Pelaksana Tugas Bupati Rejang Lebong Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa RUA tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, regenerasi kepemimpinan, serta menentukan arah dan keberlanjutan organisasi.
Ia berharap proses regenerasi kepemimpinan dapat melahirkan figur yang memiliki integritas, kapasitas, komitmen dan visi yang kuat dalam membawa LBH Narendradhipa semakin maju.
“Regenerasi kepemimpinan hendaknya dimaknai sebagai kesinambungan perjuangan dan pengabdian organisasi. Karena itu, pilihlah kepemimpinan yang memiliki integritas, kapasitas, komitmen dan visi yang kuat untuk membawa organisasi semakin maju,” ujar Bobby menyampaikan pesan Pelaksana Tugas Bupati.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan profesionalisme dan kapasitas lembaga dalam menghadapi semakin kompleksnya persoalan hukum di tengah masyarakat. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kualitas pelayanan, serta pemeliharaan independensi dan integritas menjadi hal penting bagi lembaga bantuan hukum.
Menurutnya, akses terhadap keadilan harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan serta pendampingan hukum.