EKABAR.ID JAKARTA – Pembentukan Universitas Republik Indonesia “tidak ada urgensinya”, menurut sejumlah pakar pendidikan. Alasannya, fungsi melatih aparatur sipil negara dan para pejabat pemerintah selama ini telah dijalankan Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Ketahanan Nasional.
Universitas Republik Indonesia (URI) membuat birokrasi semakin gemuk, selain akan menguras anggaran negara, kata pengamat pendidikan, Totok Amin Soefijanto.Presiden Prabowo Subianto, Rabu (22/07), melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menjadi Gubernur URI. Gubernur adalah istilah untuk jabatan nomor satu di lembaga ini.Selain Donny yang berstatus pensiunan TNI berpangkat marsekal, Prabowo juga melantik Yos Sunitiyoso menjadi Wakil Gubernur URI. Yos selama ini dikenal sebagai akademisi di Institut Teknologi Bandung.
Pemerintah mengeklaim, URI akan mencetak calon-calon “pemimpin bangsa”. Orang-orang yang lulus dari URI disebut akan duduk di jajaran pimpinan perusahaan milik negara dan juga menjadi aparatur sipil negara (ASN).Intinya, menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pembentukan URI dilatari oleh keinginan pemerintah untuk memiliki sistem pembinaan pemimpin yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Konsep URI, klaim Prasetyo Hadi, terinspirasi dari sejumlah negara yang punya lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat negeri.Salah satu yang disebut Prasetyo adalah adalah École nationale d’administration (ENA) yang kini menjadi Institut national du service public (INSP).Kendati sudah dilantik, pembentukan URI menyisakan banyak pertanyaan.Kebingungan ini melanda, antara lain, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani.
“Komisi X DPR hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia, baik dalam rapat maupun agenda resmi,” ucapnya kepada pers, Kamis (23/07).”Kami juga belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” kata Lalu.