EKABAR.ID,JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot secara permanen 13 pejabat eselon Kementerian Pertanian (Kementan) setelah hasil penelusuran menunjukkan keterlibatan mereka dalam aktivitas judi online. Amran mengatakan tindakan tersebut dilakukan sebagai sanksi atas pelanggaran disiplin dan untuk menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN).
Keputusan pencopotan tersebut diambil setelah rapat pimpinan Kementan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB, Senin (31/8/2026). Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan terlibat judi online.
“Hari ini kami rapat mulai jam 06.00 pagi tadi. Kemudian pertemuan, ada yang kami tindak pejabat eselonnya enggak usah sebut, pejabat saja. Sebanyak 13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online. Kami copot semua 13 (pejabat eselon),” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Amran menjelaskan, pencopotan tersebut tidak dilakukan hanya berdasarkan laporan awal. Kementan terlebih dahulu menelusuri dan memverifikasi laporan mengenai keterlibatan para pejabat tersebut. Setelah data pendukung dinyatakan lengkap, sanksi pencopotan kemudian dijatuhkan.
Amran memastikan pencopotan terhadap 13 pejabat tersebut bersifat permanen. Ia juga meminta Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kementan segera menyiapkan pejabat pengganti agar kekosongan jabatan tidak mengganggu pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.
“Yang jelas dicopot permanen, diganti, titik,” ujar Amran.
Dalam penelusuran tersebut, Kementan menemukan salah satu pejabat memiliki nilai setoran atau deposit judi online mendekati Rp200 juta. Amran menyebut temuan tersebut menjadi salah satu data yang memperkuat dasar pemberian sanksi permanen terhadap pejabat yang bersangkutan.
“Depositnya hampir Rp200 juta,” kata Amran.
Dengan demikian, angka Rp200 juta tersebut merupakan nilai deposit salah satu pejabat, bukan jumlah deposit gabungan dari 13 pejabat yang dicopot. Amran juga tidak mengungkap identitas maupun jenjang eselon masing-masing pejabat yang dikenai sanksi.
Amran menegaskan keterlibatan ASN dalam judi online tidak dapat ditoleransi. Menurut dia, aparatur pemerintah merupakan pelayan masyarakat sehingga harus menjaga kedisiplinan, integritas, serta memberikan contoh yang baik kepada publik.
“Ini tidak boleh, ini melanggar, kita sebagai umat beragama, kita sebagai anak bangsa, apalagi kita PNS, kita ini pelayan, itu tidak boleh. Enggak boleh memberi contoh yang tidak baik,” ujar Amran.