DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi undang-undang.

Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Martua Siagian, menilai keberadaan satgas yang diamanatkan dalam undang-undang menjadi langkah strategis karena tidak lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat sementara. Menurutnya, pemberantasan judi online harus dilakukan secara terintegrasi melalui koordinasi antarlembaga, penelusuran aliran dana, pengawasan ruang digital, hingga penguatan literasi digital di tengah masyarakat.