Berdasarkan rencana awal, mekanisme penyaluran ini akan mengintegrasikan sistem perbankan negara dengan unit Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
KDMP nantinya bertindak sebagai penyalur tingkat akhir (last-mile distributor) bagi para penerima manfaat di wilayah perdesaan dan daerah.
Namun, sejumlah tantangan mendasar masih membayangi mekanisme ini:
Infrastruktur Teknologi Informasi: Perlu adanya integrasi sistem pembayaran yang andal dan aman guna menjamin ketepatan waktu serta keakuratan data penerima transfer.
Manajemen Risiko dan Pengawasan: Berbeda dengan lembaga perbankan yang diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mekanisme perlindungan dana publik di tingkat koperasi memerlukan payung hukum dan regulasi yang ekstra ketat.
Kesiapan SDM di Tingkat Lokal: Tata kelola keuangan di tingkat koperasi desa membutuhkan standar profesionalisme tinggi agar tidak memicu potensi penyalahgunaan atau kegagalan sistem operasional.
Publik dan para pemangku kepentingan kini menantikan penjelasan detail dari kementerian terkait mengenai petunjuk teknis (juknis) serta kepastian perlindungan hak-hak para aparatur negara dan pensiunan.